Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan elemen vital demi melahirkan kebijakan publik yang berkualitas dan berpihak pada rakyat.

"Kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik," ujar Nusron dikutip Minggu, 21 Juni 2026.

Merespons gelombang aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini, Nusron justru menyambutnya dengan tangan terbuka. Bagi politisi Golkar ini, aksi turun ke jalan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

"Setiap kebijakan yang dihasilkan terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," jelasnya.

Nusron mengingatkan, pejabat publik di era sekarang tidak boleh antikritik. Mereka wajib memiliki keterbukaan untuk mendengarkan berbagai pandangan miring sekalipun, sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada publik.

Terlebih dalam momentum Bulan Pancasila saat ini, pemerintah mendorong tebalnya budaya dialog dan evaluasi berkelanjutan. Tujuannya, agar setiap kebijakan yang diteken selaras dengan ideologi bangsa.

“Ini di Bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai apa tidak? Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak? Kalau belum, ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai,” cetus Nusron.

Lewat paradigma ini, kementeriannya tidak lagi memandang demonstrasi mahasiswa sebagai batu sandungan atau hambatan kerja. Sebaliknya, aksi tersebut ditempatkan sebagai alarm evaluasi yang sangat berharga.

Nusron pun menggaransi, setiap poin tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam unjuk rasa akan dikaji secara mendalam. Masukan tersebut bakal dijadikan bahan bakar untuk menyempurnakan regulasi agraria dan tata ruang demi kesejahteraan rakyat luas.