Atas pengesahan itu, Ormas penting seperti NU dan Muhammadiyah mempertimbangkan akan menggugat di MK terkait beberapa pasal yang dinilai tidak menguntungkan kaum lemah dan lebih condong ke kelompok kepentingan tertentu.
Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi, mengapresiasi pemerintah yang telah mengambil risiko untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja ini.
Menurut Hery, langkah pengesahan UU Cipta kerja merupakan langkah maju dalam membenahi kerumitan sistem perundangundangan terkait penciptaan lapangan kerja.
"Keruwetan dan
bottlenecking birokrasi Indonesia yang sekian lama tidak mampu untuk menangkap peluang perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang sebenarnya menguntungkan Indonesia, namun karena lemahnya perangkat dan ekosistem Indonesia, peluang pergeseran tersebut tidak cukup dapat ditangkap," demikian kata Hery kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/10).
Hery menilai, gejolak yang muncul akibat pengesahan U Cipta Kerja disebabkan karena ada komunikasi yang tidak cukup terbuka, sehingga timbul mispersepsi yang cukup substantif terkait dengan pasal-pasal yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.
Hery meminta agar Pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amien harus lebih solid dalam proses pembuatan kebijakan sehingga tujuan-tujuan baiknya dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh publik.
"Harus dibuka kemungkinan untuk merevisi beberapa pasal yang dinilai merugikan kalangan masyarakat yang tidak terproteksi melalui jalur Judicial Review di Mahkamah Konstitusi," demikian pendapat mantan Ketua Umum PB PMII ini, h.
UU Cipta kerja, dijelaskan pendiri Majelis Dzikir Hubbul Wathon ini, justru memberikan kepastian hukum sehingga credit rating Indonesia semakin naik.
"Dengan turunnya risiko politik di Indonesia, maka peluang investasi yang akan mengikuti pemulihan ekonomi pasca Covid-19 akan semakin besar," tandas Hery. .
Selain itu, setelah mengesahkan UU Cipta Kerja, pemerintah harus membuktikan bahwa pengesahan UU Sapu Jagat ini para pihak yang ingin investasi dapat segera merealisasikansecara lebih cepat.
"Pemerintah harus berani untuk melawan populisme yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Bagian terbesar dari rakyat Indonesia menghendaki agar pemerintah benar-benar
committed kepada perbaikan sistem yang lebih berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang Undang UU Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law UU Cipta Kerja. Hampir semua fraksi sepakat mengesahkan UU sapujagat itu, kecuali Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: