Desakan tersebut disampaikan Bandt usai Jokowi berpidato di hadapan parlemen Negeri Kanguru di Canberra pada Senin (10/2).
"Terima kasih atas pidato Anda (Jokowi), terima kasih telah mengangkat isu dan berkomentar tentang perubahan iklim, sekarang tolong selesaikan sesuatu tentang Papua Barat," kata Bandt di parlemen Canberra, mengutip informasi yang ditulis
The Guardian, Senin (10/2).
Selain Bandt, juga ada senator dari Negara Bagian Victoria, Richard, yang mempunyai ide yang sama dan dituliskannya dalam surat kepada Jokowi. Surat itu berisikan apresiasi mereka terhadap komitmen Jokowi, yang diucapkan pada Februari 2018 lalu, yang memungkinkan memberikan akses "langsung dan tidak terbatas" bagi Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua.
Ketika itu, Jokowi memang mengundang Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua saat menerima lawatan mantan Komisioner OHCHR Zeid Raad Al Hussein di Istana. Namun, hingga kini undangan itu belum juga terwujud.
"Kami meminta Anda (Jokowi) untuk merealisasikan komitmen itu. Kami juga menyambut pernyataan Anda sebelumnya yang menunjukkan bahwa Anda akan mencabut pembatasan akses bagi wartawan asing dan pemantau HAM. Kami meminta Anda mempercepat janji ini," kata Bandt.
Bandt menyinggung dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, terutama ketika demonstrasi di sejumlah wilayah di provinsi paling timur Indonesia itu terjadi sekitar Agustus 2019.
"Kami lebih lanjut mendesak Anda untuk memerintahkan penyelidikan independen terhadap semua pelanggaran HAM yang terkait demonstrasi di Papua pada tahun lalu dengan tujuan membawa para pelaku pelanggaran tersebut ke pengadilan," kata Bandt.
Bandt mengenakan pin berlambang bendera Bintang Kejora yang disematkan pada bagian kiri jas yang dikenakan. Bendera itu menjadi simbol gerakan Papua Merdeka. Dia juga terlihat bersalaman dengan Jokowi.
Australia memang merupakan salah satu negara yang kerap mengkritik pemerintah terkait situasi, kondisi dan kebijakan di Papua. Sejumlah politikus Australia bahkan kerap mendesak pemeritah Negeri Kanguru untuk turun tangan mengawasi dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Kementerian Luar Negeri RI beberapa kali menekankan bahwa pemerintah dan kantor OHCHR masih terus memproses rencana lawatan ke Papua itu.
Di hari yang sama, di Australia, tersangka provokasi Papua Veronica Koman, mengaku telah memberikan data tahanan politik dan korban tewas di Papua kepada Jokowi.
Sayangnya, tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang itu, enggan menjelaskan mekanisme penyerahan data tersebut ke presiden. Apakah ia bertemu langsung atau melalui perantara.
"Jadi kami tim memutuskan untuk enggak perlu terlalu fokus bagaimana cara penyerahannya. Tapi kita fokus pada substansi bahwa Presiden sudah kantongi datanya," kata Veronica, seperti dituliskan dalam akun media sosialnya.
Apakah ini berarti ada kaitannya dengan desakan Bandt kepada Jokowi?
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua Partai Hijau Australia, Adam Bandt, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengizinkan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) berkunjung ke Papua. Brandt mengingatkan Jokowi pernah menjanjikan hal itu sebelumnya. 
