Di Asia House, Menko Airlangga Ungkap Perkembangan Politik Domestik Setelah Pemilu 2024

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga membagikan perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Di tengah perubahan geopolitik dan lingkungan global yang tidak menentu, Menko Airlangga menyampaikan wawasan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5 persen selama delapan kuartal terakhir berturut-turut.

Pada tahun 2024 ini, perekonomian Indonesia juga diprediksi akan tumbuh di atas 5 persen dengan tingkat inflasi terkendali pada kisaran 2,5 persen +/-1 persen.

"Kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat," kata Airlangga.

Terkait hasil Pemilu 2024, Menko Airlangga menjelaskan tentang kesinambungan kebijakan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia akan fokus pada perbaikan kebijakan-kebijakan spesifik seperti penguatan peran manufaktur melalui penguatan ekosistem EV, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri, hilirisasi komoditi, dan produk lainnya," jelas Ketua Umum Partai Golkar ini.

Diskusi juga menyoroti kemajuan Indonesia dalam mencapai aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta kemitraan ekonomi lainnya. Proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya.

“Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR),” pungkas Menko Airlangga.

Acara ini menjadi forum yang sangat berharga bagi para pemimpin bisnis untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai kondisi ekonomi dan politik di Indonesia, serta peluang-peluang bisnis yang tersedia di negara tersebut.

Hadir mendampingi Airlangga di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Edi Prio Pambudi; Plt Sekjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Edwin Manansang; dan pejabat lainnya.