Itulah semangat yang hendak disampaikan oleh organisasi Vote 1 Indonesia lewat rencana konsolidasi internal dan diskusi kebangsaan di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, yang akan digelar pada 23 hingga 24 Agustus mendatang. Kegiatan ini juga untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.
"Vote 1 Indonesia tidak mau lagi bicara 01, 02, cebong, kampret dan berbagai istilah lain yang menunjukkan dikotomi di tengah rakyat. Sudah cukup kita kemarin terbelah sebagai warga bangsa. Sekarang saatnya bersatu membangun Indonesia apapun pilihan politiknya," kata Ketua Panitia Konsolidasi Nasional Vote 1 Indonesia, Siti Chaerani, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8).
Untuk diskusi kebangsaan pada lusa (Jumat, 23/8), ada sejumlah nara sumber yang dijadwalkan hadir. Antara lain DR Iksan Abdullah (praktisi hukum), Teddy Wibisana (Penasihat Almisbat), Prof Dominikus Rato (Guru Besar FH Unej), Wawan H Purwanto (Pengamat Intelijen), Sarbini (Aktivis 98), dan Christine Hakim (aktris).
Sekretaris Panitia, Albert BHO, menambahkan, tujuan Vote 1 Indonesia didirikan adalah membantu pemerintahan Jokowi-Maruf secara konkret.
"Kami siap mensosialisasikan program kampanye Jokowi-Maruf di lapangan, seperti Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Sembako. Dengan jaringan Vote 1 Indonesia yang kian bertambah di berbagai daerah, kami yakin bisa menjalankan sosialiasi program ini ke publik," kata Albert.
Sedangkan Pendiri Vote 1 Indonesia, Surapati, menjelaskan, organisasinya bersifat independen dan gotong-royong. Meskipun mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf, Surapati memastikan organisasinya mempertahankan sikap "kritis konstruktif" terhadap pemerintah.
"Untuk menghidupi organisasi, Vote 1 Indonesia mendidik anggota untuk kreatif dan mampu berwirausaha agar berdikari secara ekonomi," ujar Surapati.
Walau terbilang baru dibentuk, Vote 1 Indonesia sudah berdiri di sejumlah provinsi dan kota Indonesia. Diklaim, anggota Vote 1 Indonesia yang sudah menyatakan siap hadir pada agenda konsolidasi itu berasal lebih dari 10 provinsi.
BERITA TERKAIT: