"Nggak ada masalah, itu hak Presiden," ujar anggota Komisi VII DPR RI, Totok Daryanto kepada
Kantor Berita RMOL, Selasa (9/7).
Totok mengakui bahwa memang ada beberapa pos menteri yang kinerjanya tidak terlalu baik sebagai pembantu Jokowi selama periode pertama yang kini masih berjalan.
Tetapi, soal kelanjutan kinerja menteri tersebut di periode kedua, kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut tidak bisa berkomentar lantaran menjadi hak prerogatif presiden.
"Kalau presiden menilai menterinya nyaman dan kerjanya baik ya silakan, kita sudah memberi mandat," jelasnya.
Pun demikian saat disinggung sosok Menteri BUMN, Rini Soemarno yang diblacklist di DPR.
Totok menyebutkan bahwa pada dasarnya DPR rapat dengan Presiden. Tentu pelarangan menteri tidaklah menjadi masalah karena presiden bisa menunjuk siapapun untuk mewakili di rapat tersebut.
"Kita kan sebetulnya rapat dengan presiden yang diwakili menterinya, jadi silakan mau tunjuk siapa," tukasnya.
BERITA TERKAIT: