PDIP Ogah Larut ke Isu Reshuffle, Tapi Ingatkan Presiden

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa perihal reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Negara. 

“(Reshuffle) merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi atas kinerja kabinetnya,” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

Kendati demikian, Hasto berpandangan bahwa rakyat Indonesia menginginkan agar Presiden Prabowo dapat menjalankan pemerintahannya dengan efektif menyelesaikan persoalan rakyat. 

Menurut Hasto, persoalan-persoalan rakyat yang saat ini terjadi akibat eskalasi global harus disikapi dengan baik. Sebab, eskalasi global tersebut berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga iklim investasi. 

“Tapi juga harapan terhadap pentingnya hukum yang berkeadilan. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah,” pungkasnya.