Fenomena itu dinilai terjadi karena ruang publik dipenuhi oleh perdebatan antara pendukung capres yang biasa disebut cebong dan kampret.
"Perdebatan mereka (pendukung capres) ada di mana-mana dan pada akhirnya jarang sekali orang bicara tentang para caleg," kata Peneliti LIPI, Muhammad Khairul Muqtafa di media center DPR, Kamis (28/3).
"Kalau anda rajin memeriksa lini masa Anda, banyak sekali orang minta rekomendasi karena betapa minimnya informasi tentang para caleg itu," sambungnya.
Tidak itu saja, fenomena itu juga muncul dikarenakan kinerja partai dalam menyosialisasi calegnya sangat minim. Akibatnya, caleg yang dimajukan nyaris tidak terdengar dalam beberapa perdebatan.
"Kalau kemudian ada politik transaksional, politik uang, saya kira masuk akal karena orang tidak banyak yang tahu. Pada akhirnya para caleg yang punya modal banyak bisa membayar dan barangkali kepentingan yang banyak daripada caleg yang lain," jelasnya.
Terkait perubahan sistem Pemilu dengan Pilpres yang sebelumnya terpisah dan sekarang dilakukan secara serentak, menurut Khairul terjadi karena adanya perubahan arena politik.
Dengan perubahan ini, Khairul mengatakan seharusnya tak sekadar ruang publik yang berubah, melainkan praktik politik juga berubah.
"Dulu banyak ruang dan waktu untuk menyosialisasikan pencalegan. Tapi sekarang tidak bisa karena di ruang manapun pembicaraan soal presiden. Sementara ruang bincang tentang caleg hanya di baliho," tutupnya.
BERITA TERKAIT: