Dari Sisi Anggaran, Kartu Pra Kerja Tidak Memungkinkan

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana cara Jokowi memenuhi anggaran bantuan dari penerbitan kartu tersebut. Sebab, saat ini keuangan negara terbilang sedang sulit.  

“Ketika ini dimunculkan kan perlu anggaran negara, kan tidak menggunakan pribadi uang Pak Jokowi, permasalahannya gimana ngitungnya? Kan belum pernah dibahas dengan DPR,” ucap Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di komplek DPR, Jakarta, Senin (4/3).

Menurutnya, segala anggaran yang dialokasikan harus mendapat persetujuan DPR dalam RAPBN. Sementara hal-hal yang dijanjikan itu belum pernah sama sekali dibahas baik di komisi-komisi di DPR maupun Badan Anggaran.

“Sehingga ini akan menampilkan masalah-masalah berikutnya,” tegas Hidayat.

Politisi senior PKS itu juga melihat dari sisi anggaran saat ini sangat tidak memungkinkan program tersebut dilaksanakan.

“Sekarang memberi janji-janji baru yang mana dari sisi realita belum terpenuhi dan dari sisi anggaran masih amat sangat menipis,” tandasnya.