Mahasiswa Tolak Ide Berantas Korupsi Lewat Kenaikan Gaji Pejabat

Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina, Nasrullah Hamid memandang ide itu akan sia-sia. Sebab sebagian besar pejabat yang korupsi telah memiliki penghasilan yang lebih dari cukup.

“Untuk eselon 1 gajinya di atas Rp 50 juta per bulan, tapi tetap saja ada yg korupsi. Apalagi jika harus menaikkan pajak untuk membayar peningkatan gaji pejabat. Kami mahasiswa akan menolak keras,” tegasnya dalam diskusi ‘Menakar Hasil Debat I Pilpres 2019’ di FIFO Cafe Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (22/1).

Sementara, Presiden DEMA UIN Jakarta, Ahmad Nabil Bintang lebih menyoroti masalah HAM. Dia mengapresiasi pidat penutup Jokowi yang menegaskan pasangan mereka tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Sementara kubu lawan, sambungnya, tidak berani menegaskan diri hal yang serupa.

“Kami tidak pernah melihat catatan rekam jejak Jokowi yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Ha ini berbeda dengan kubu Prabowo-Sandi,” pungkas Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli HAM itu. [ian]