Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa saat ini masih ada temuan masalah DPT dari sejumlah lembaga.
“Di Bawaslu ada 8 juta, sekretariat koalisi pendukung Prabowo-Sandi 25 juta, KPU 30 juta, dan Mendagri 31 juta,†urainya, Jumat (7/12).
Masalah ini semakin berlanjut ketika blangko KTP elektronik (KTP-el) secara bebas diperjualbelikan di toko jual beli daring, Tokopedia.
Untuk itu, wakil ketua MPR tersebut meminta pihak terkait untuk serius dalam menyelesaikan masalah ini. Sehingga tidak berlarut-larut hingga hari pencoblosan.
“Demi kepastian hukum dan legitimasi pemilu, harusnya KPU, Pemerintah, dan DPR serius selesaikan masalah ini,†tegasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: