Menurutnya, hal itu lantaran tingginya biaya demokrasi di Indonesia yang membuat kepala daerah putar otak untuk membalikkan modal kampanye. Mahyudin menilai kepala daerah yang akan ditangkap KPK tinggal menunggu giliran.
"Percaya sama saya Bupati Cirebon bukan yang terakhir kali ditangkap KPK walaupun hati kecil saya ini berharap ini yang terakhir," ujar Mahyudin di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10).
Bukan sekali KPK menangkap kepala daerah, Baru baru ini, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra tertangkap KPK. Sebelumnya lagi Bupati Bekasi dan Malang serta kepala daerah lainnya sudah terlebih dulu mengenakan rompi oranye tahanan KPK.
Mahyudin menilai hal itu tidak terlepas dari biaya politik yang tinggi, sehingga siapapun yang menjadi kepala daerah telah tersandera dengan para sponsor yang membiayainya.
"Karena sudah tersandera dari awal, dia harus mencicil utang kampanyenya," ujarnya.
Politisi asal Kalimantan Timur ini menyebut jika kondisi demokrasi seperti ini terus maka negara ini sedang dalam masalah yang besar. Apalagi hal ini menyangkut masalah kepemimpinan yang seharusnya mengurusi hajat hidup orang banya.
Mantan politisi Golkar ini juga membuka data berdasarkan pengalaman pribadinya, untuk maju menjadi seorang gubernur minimal butuh biaya Rp50 miliar. Hal itu baru diperuntukkan bagi biaya saksi saja, belum kebutuhan yang lainnya.
"Pertanyaannya dari mana dapat duit timsesnya? Dari sponsor, mana ada makan siang yang gratis dari sponsor," ujarnya.
[nes]
Wakli Ketua MPR Mahyudin menilai akan ada lagi kepala daerah yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan. 
BERITA TERKAIT: