Atas alasan itu, Anggota Dewan Pertimbangan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Syaiful Bahari mengecam keras tudingan Wakil Ketum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang menyebut penyelesaian konflik agraria di era pemerintahan Jokowi masih pakai cara kuno yakni sebatas tembak-tembakan.
Dia mencontohkan pemberian akses pengelolaan lahan kehutanan dengan target 12 juta hektare untuk petani kecil dan redistribusi tanah-tanah perkebunan terlantar.
"Semua itu merupakan bukti konkrit komitmen pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan akar masalah konflik pertanahan selama ini," ujar Syaiful dalam keterangannya, Selasa (21/8).
Di era pemerintahan Jokowi juga ada program perhutanan sosial. Program membantu petani dalam memperoleh akses lahan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Di Jawa dan Sumatera, sudah banyak kelompok tani yang menerima Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
"Sebagai contoh kelompok tani Wana Baru Mandiri, Indramayu yang menerima SK IPHPS seluas 100 hektare dan Kelompok Tani Girihurip, Garut yang baru-baru ini mendapat izin akses pengelolaan lahan Perhutani seluas 212 hektare," papar Syaiful.
Semua program reforma agraria itu bertujuan untuk membongkar dan merestorasi struktur ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.
"Ini langkah revolusioner mengatasi konflik, ketidakpastian kepemilikan tanah, dan kemiskinan di pedesaan," ujar Syaiful.
Aktivis pertanian tersebut memastikan program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK tentang reforma agraria atau land reform telah secara tegas dan dijalankan dengan konsisten.
"Para buruh tani dan petani gurem seperti mimpi dapat memperoleh lahan garapan dari program ini," tukas Syaiful.
Lebih lanjut, dia menambahkan, pernyataan Ferry sebatas untuk kepentingan mendelegitimasi Jokowi untuk kepentingan kontestasi pilpres. Pernyataan itu tidak didukung dengan data yang jelas.
"Dari mana datanya Ferry menuduh itu? Itu jelas data kardus," tutup Syaiful.
[wah]
Di era Joko Widodo reformasi agraria dijalankan secara konsisten dan masif. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya konflik. 
BERITA TERKAIT: