Meski 2 Poros Terancam Deadlock, Wacana Poros Ketiga Masih Terlalu Dini

Di kubu Jokowi, nama calon wakil presiden (cawapres) yang mengerucut ke mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) membuat PKB dan ormas Nahdlatul ulama gusar.

Bahkan ada pertemuan antara sejumlah elite PBNU dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu di kantor PBNU, kemarin (Rabu, 8/8). Ada pesan tentang dukungan NU ke Jokowi yang dibahas dalam pertemuan itu

"Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," kata Ketua PBNU Robikin Emhas yang ikut dalam pertemuan itu.

Sementara di kubu Prabowo lebih kompleks. Pertama tentang ketidakhadiran Prabowo ke kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tadi malam yang membuat elite demokrat mengeluarkan umpatan.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief bahkan menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus.

Umpatan itu kemudian dibalas langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Dia menyebut SBY sebagai jenderal baper alias bawa perasaan.

Dua umpatan ini viral di media sosial dan disimpulkan sebagai ancaman koalisi Prabowo.

Sementara itu, dua partai yang akan mendukung Prabowo, PKS dan PAN juga melakukan manuver tadi malam. Bersama PKB, kedua partai itu dikabarkan sowan ke kediaman mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo di Sentul.

Namun demikian, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, meski kedua koalisi tersebut terancam deadlock dan gagal mendaftar hingga 10 Agustus besok, namun wacana tentang kehadiran poros ketiga terlalu dini.

“Kalau diprediksi mungkin akan pecah, tapi terlalu pagi ngomongin poros ketiga,” jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/8).

Poros ketiga akan semakin jelas usai pertemuan antara SBY dan Prabowo terjadi pagi ini. Termasuk hasil rapat kerja nasional PAN yang nanti sore selesai.

“Juga tentang kepastian pemberitahuan bahwa Jokowi besok akan daftar,” tukas pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini. [ian]