"Saya setuju parpol mendapat dana APBN untuk menghindari ngamen sana sini untuk mencari dana," kata pengamat politik Karyono Wibowo, Selasa (24/7).
Menurutnya, parpol sebagai hulu proses rekrutmen dan kaderisasi calon pemimpin bangsa telah rusak dengan adanya kepentingan-kepentingan kaum pemodal.
Termasuk dalam berkoalisi menentukan pasangan capres. Tarik menarik kepentingan bisnis begitu kental di balik jelang pendaftaran capres pada 4-10 Agustus 2018 nanti.
"Didanai negara supaya bisa menutup kapitalisme masuk dalam rekrutmen," ujar Karyono.
Hanya saja, jika operasional parpol didanai APBN maka konsekuensinya harus diterima oleh setiap parpol, termasuk dibubarkan oleh pemerintah.
"Kalau misalkan masih ada yang korupsi harus siap dibubarkan. Begitu juga jika terlibat dengan gerakan separatis," tegas Karyono yang juga direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI).
[wah]
BERITA TERKAIT: