Pasalnya, di satu sisi Jokowi mengatakan itu hak warga negara memilih dan dipilih, namun di sisi lain mempersilahkan KPU untuk membuat tanda khusus abgi mantan koruptor.
"Kita memahami nuansa kebatinan Presiden soal polemik mantan napi nyaleg, di satu sisi Presiden tidak mau keluar dari aturan trayek bernegara yaitu peraturan PKPU tidak boleh lebih tinggi dari UU," kata pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago kepada redaksi, Sabtu (2/6).
Namun, Pangi mengingatkan bahwa di sisi lain, Jokowi juga bisa memahami logika arus opini publik yang mendukung KPU dalam agenda pemberantasan korupsi.
Beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan konstitusi menjamin seseorang mendapat hak memilih dan dipilih dalam pemilihan. Untuk itu, ketimbang melarang eks koruptor ikut pileg, KPU disarankan membuat aturan yang memungkinkan caleg mantan korupstor diberi tanda khusus.
[rus]
BERITA TERKAIT: