Anggota Komisi I Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, revisi UU tersebut bisa selesai pada masa sidang mendatang. Kendala penyelesaian revisi UU yang digagas sejak 2016 hanya karena perbedaan definisi terorisme.
"Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang," katanya kepada wartawan, Selasa (15/5).
Menurut Dave, UU Anti Terorisme dipandang hanya fokus pada upaya penindakan setelah aksi teror terjadi. Sementara aksi teror merupakan buah dari rangkaian panjang kegiatan sebelumnya. Dengan UU itu, penegak hukum tidak bisa menindak mereka yang merencanakan aksi teror, termasuk kegiatan pendoktrinan para calon pelaku teror.
"Apa yang kita saksikan dalam sepekan terakhir ini sudah pasti terorisme karena terlihat terorganisir dan terencana. Apalagi dari korban yang meninggal tersebut diduga ada pelaku bom bunuh diri. Kita butuh payung hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme," jelasnya.
Di samping itu, Dave yang juga politisi Partai Golkar meminta agar aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air tidak menjadi bahan komoditas politik untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Kita semua sepakat mengutuk keras tindakan terorisme yang sudah tidak berperikemanusiaan itu, tapi jangan pula aksi mengutuk terorisme dijadikan komoditas politik untuk menyerang pemerintah. Menggoreng aksi terorisme dalam
framing negative campaign terhadap Jokowi apalagi sampai memecah kesolidan Polri dan TNI dalam upaya menjaga keutuhan NKRI," paparnya.
Untuk itu, Dave mendesak agar kepolisian segera dapat menangkap aktor aksi teror yang telah menyebabkan banyak korban jiwa.
"Kami berharap aparat dapat segera mengungkap dan menegakkan hukum terhadap pelaku agar masyarakat dapat kembali tenang dalam melakukan aktivitas sehari-hari," katanya.
Selain juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja maksimal dalam mendeteksi dini aksi pengeboman yang terjadi. Padahal, jika deteksi dini dapat dilakukan mampu mencegah timbulnya korban.
"BIN harus maksimal untuk mendeteksi ancaman terorisme seperti ini. Dari sisi anggaran, BIN sudah naik. Saya kira kondisi ini juga harus jadi perhatian di BIN sebagai mata dan telinga negara," demikian Dave.
[rus]
. Komisi I DPR RI menilai merebaknya aksi terorisme dalam sepekan terakhir mengingatkan betapa UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah tidak memadai sebagai payung hukum dalam memberantas terorisme di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: