Direktur Eksekutif Institute Marhaenisme 27, Deodatus Sunda Se, menilai masuknya elemen-elemen militeristik dan menguatnya sentralisasi kekuasaan ke dalam struktur pemerintahan sipil merupakan langkah mundur yang berpotensi menggerus konstitusi serta kebebasan sipil.
Pria yang akrab disapa Dendy itu mengatakan, gejala tersebut bukanlah fenomena baru. Menurutnya, pola tersebut telah berkembang sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dinilai semakin menguat pada era Presiden Prabowo Subianto.
"Kita sebenarnya sudah tidak heran melihat gejala otoritarianisme dan militerisasi ini karena yang memimpin sekarang kan menantunya Soeharto," ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat 19 Juni 2026.
Dendy berpandangan, apabila pendekatan keamanan dan romantisme politik Orde Baru kembali dihidupkan, maka hukum berpotensi bergeser dari instrumen keadilan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilainya mencerminkan pola militeristik. Beberapa di antaranya adalah model retret kabinet, penempatan perwira aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil, hingga menguatnya pendekatan keamanan nasional dalam berbagai kebijakan publik.
Menurut Dendy, sejumlah sektor yang seharusnya menjadi ranah institusi sipil, seperti ketahanan pangan, transisi energi, dan distribusi bantuan sosial, kini semakin banyak melibatkan aparat militer.
"Koperasi Merah Putih, terus 3.000 rumah, ini kan program populisnya Prabowo sama MBG. Nah, ini banyak keterlibatan TNI di dalamnya," katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan unsur militer juga terlihat pada sejumlah program strategis lainnya.
"Beberapa program lain juga banyak eksekutornya tentara. Misalnya kalau Agrinas itu komisaris utamanya purnawirawan bintang tiga dan kita tahu Agrinas ini sangat sentral perannya," sambung Dendy.
Dendy menilai pemerintahan saat ini tengah memperkuat hegemoni melalui pemanfaatan instrumen negara, khususnya militer. Alih-alih memperkuat reformasi birokrasi yang bercorak sipil dan demokratis, kebijakan pemerintah dinilai justru membuka ruang yang lebih besar bagi budaya komando dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Atas dasar itu, ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal jalannya demokrasi agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
"Ya, tidak ada cara lain. Kita akan tetap melawan agar Indonesia tetap di rel konstitusi. Mau tidak mau, kita tetap harus berhimpun, bergerak, dan terus mengorganisir rakyat," tandasnya.
Indonesia dinilai tengah menghadapi gejala menguatnya otoritarianisme dan militerisasi dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat dinilai perlu mengawal demokrasi agar tidak bergeser dari semangat Reformasi 1998. 
BERITA TERKAIT: