Hafid mengungkapkan data tersebut didapat saat menanganai sejumlah kasus agraria saat di Komnas HAM. Menurutnya, kasus kepemilikan tanah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, terlebih ketika jika dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945.
"Itu benar datanya seperti itu, silahkan diusut oleh media," ujar Hafid saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/3).
"35 juta hektar itu sama dengan 600 kali kota Jakarta. Itu semua dimiliki oleh segelintir orang. Terus bangsa ini dapat apa," imbuhnya.
Guru Besar UNJ itu menambahkan tidak hanya kepemilikan lahan, para pengembang menyimpan dana hasil pengelolaan lahan tersebut di Singapura dengan nominal mencapai Rp3 ribu triliun.
Sayangnya Hafid enggan menyebut siapa-siapa saja yang menguasai tanah dengan jumlah fantastik tersebut.
"Seharusnya uang sebesar itu adalah milik kita bangsa Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais mengkritik langkah pemerintah terkait pembagian sertivikat tanah adalah program kebohongan publik. Amien menilai pemerintah membagi kan sehetar tanah ke pada masyarakat sementara sisanya dikuasai pihak tertentu.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo juga melayangkan kritik bahwa program bagi bagi sertifikat tanah ala pemerintah Jokowi tidak sesuai target.
Dradjad menjelaskan pemerintah menyatakan berhasil mencapai target sertifikasi tanah sejumlah 5 juta bidang tanah pada 2017. Namun, dari data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jumlah bidang yang selesai baru 4,23 juta.
"Jadi realitasnya, BBS (bagi-bagi sertifikat) meleset 15,4 persen," kata Dradjad.
[nes]
Mantan Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengungkapkan ada 35 juta hektar tanah di Indonesia dimiliki oleh segelintir orang atau korporasi. 
