Pembangunan Infrastruktur Yang Dipaksakan Mengarah Ke Penggadaian Bangsa

Pasalnya, pembangunan infrastruktur itu sangat dipaksakan tanpa melihat kemampuan negara dan kajian mendalam, apakah pembangunan tersebut sudah sangat mendesak dilakukan.

Kordinator Komunita Relawan Sadar (KORSA) Amirullah Hidayat mengatakan, akibat kebijakan pembangunan infrastruktur "gila-gilaan" ini negara menanggung beban utang yang sangat besar kepada asing terutama China. Dan itu sangat berbahaya sebab jika negera tidak mampu membayar utang maka negara ini akan tergadaikan.

"Ujung-ujungnya apapun kebijakan yang diinginkan oleh negera penghutung, maka wajib diikuti oleh pemerintah. Ini sama saja Jokowi menggadaikan negeri," ujar Amirullah Hidayat, Senin (5/3).

Salah satu contoh yaitu pembangunan infrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Sesuai pernyataan Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi ingin kepemilikan saham dalam proyek tersebut, Indonesia 10 persen dan China 90 persen.

"Ini kebijakan aneh dan sangat berbahaya, lebih baiklah jika tidak mampu dibatalkan saja proyek tersebut, apalagi kereta Api Cepat Jakarta-Bandung belum mendesak dibutuhkan," sebut Amirullah Hidayat yang juga tokoh muda Muhammadiyah.

Sejak Jokowi menjadi Presiden, hampir semua kebijakannya berbahaya dan sudah menjurus kepada penggadaian negeri kepada asing, sebab utang yang besar sulit dibayar sesuai penyataan Menteri Keuangan Sri mulyani.

"Melihat kebijakan inilah kami sebagai relawan yang terlibat menaikkan Jokowi menjadi Presiden 2014 lalu menyatakan keluar dari barisan pendukung dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan Jokowi di periode kedua," terangnya.

Ditambahkannya, KORSA akan membongkar semua kobohongan kebijakan yang dilakukan Jokowi  kepada seluruh rakyat Indonesia, sebab kondisi pemerintah saat ini sudah sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Ini juga kami lakukan sebagai tanggung jawab moral karena menaikan Jokowi di 2014 serta demi menyelamatkan negeri ini," tegas Amirullah Hidayat. [rus]