PKS Nimbrung Golkar Dan PDIP Rombak Pimpinan DPR

Wacana PDIP bakal mengisi kursi pimpinan DPR dan MPR kembali menguat. PDIP bah­kan melobi Golkar agar revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang bakal menjadi payung hukum penambahan kursi pimpinan DPR segera disahkan. Di sisi lain, Golkar juga sedang menyiapkan kader untuk menduduki ketua DPR sepeninggal Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP.

Melihat kondisi ini, PKS seakan-akan dapat kesempatan. PKS ingin, dalam proses itu, Fahri juga bisa dicopot dari posisi wakil ketua DPR, seba­gaimana keinginannya partai tersebut sejak satu setengah tahun lalu. Sebab, PKS sudah menyatakan Fahri dipecat dan sudah menyiapkan kader lain untuk duduk di kursi wakil ketua DPR.

"Kami ini sebagai fraksi menghormati hak fraksi lain. Ketua DPR itu hak fraksi Golkar. Makanya kami akan mendukung pergantian itu. Ya siapa pun yang dicalonkan. Tentu kami juga minta dong, semua menghormati hak fraksi PKS, bahwa wakil ketua DPR itu hak fraksi PKS," kata Presiden PKS Sohibul Iman, Selasa malam kemarin.

Mendengar kabar ini, Fahri tidak ambil pusing. Dia malah menanggapinya den­gan melontarkan sindirian bagi Sohibul Iman. "Ya namanya juga usaha. Jadi, (pencopotan itu) usaha yang mau ditem­puh," katanya di Gedung DPR, Senayan, kemarin.

Fahri juga mendengar kabar, PKS rela kehilangan kursi wakil ketua DPR asalkan dirinya bisa dilengserkan. Namun, dia tetap tidak mau ambil pusing. "Ya silakan saja. Yang punya par­tai, yang punya fraksi kan Pak Sohibul Iman. Dia mau apakan, silakan," sindirnya lagi.

Hanya saja, dia menegaskan akan tetap mengkritisi upaya PKS tersebut. "Cuma saya aliran kritis. Dalam politik itu tidak hanya sekadar kekuasaan, tapi lebih mulia yang lebih tinggi. Begitu, namanya juga usaha," cetusnya lagi.

Fahri kemudian malah ber­bicara proses pergantian ketua DPR. Meski Golkar belum mengajukan nama, dia menyebut, pelantikan ketua DPR pengganti Setya Novanto akan dilakukan pada 9 Januari alias Selasa pekan depan.

Dia memastikan, pimpinan DPR yang ada saat ini tidak akan melama-lamakan proses pergantian ketua DPR. Begitu Golkar mengajukan nama ketua DPR baru, pimpinan DPR bakal langsung memproses dan menyiapkan pelantikan.

"Kalau pimpinan DPR seder­hana, begitu surat masuk, tentu kami akan proses. Gitu aja, itu tanggal 9," tuturnya.

Jika surat Golkar mengenai pengajuan ketua DPR baru masuk sebelum 9 Januari, Fahri mengatakan, pelantikan bisa di­laksanakan di Sidang Paripurna pembukaan masa sidang.

"Begitu surat masuk, kita lantik dulu, ya. Bila perlu, ketua DPR (baru) berpidato dulu. Setelah itu, kalau mau inisiatif lain, ya silakan," ucapnya.

Fahri ingin posisi pimpinan DPR segera dilengkapi menjadi lima. Saat ini, pimpinan DPR hanya empat orang. Kursi ketua diduduki Fadli Zon yang saat ini menjabat sebagai Plt.

"Bayangan saya, lengkapi dulu. Sekarang ini masih Plt Ketua DPR. Kalau datang ketuanya dari Golkar, tentu akan dilantik tanggal 9," tan­dasnya. ***-