Imbauan tersebut disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Andi Fajar Asti dan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia (Aspeksindo) Basli Ali.
Pernyataan ini terkait penangkapan Bupati Batubara, Walikota Tegal, dan Walikota Batu serta penyelenggara pemerintah daerah di Kota Banjarmasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
"Ini menunjukkan sampai saat ini, genap 77 kepala daerah tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK," kata mereka dalam siaran pers yang diterima (Selasa, 19/9).
Selain itu, keduanya juga menyerukan kepada semua Kepala Daerah dan DPRD untuk dapat melindungi dan mengawal investasi di daerahnya dengan tidak memalak investor yang mengakibatkan korupsi oligarki yang massif terjadi. Sehingga menghambat investasi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,
Kepala Daerah dan DPRD juga diingatkan untuk tidak melakukan subordinasi dan despotisasi kepada seluruh penyelenggara daerah yang mempunyai komitmen untuk tidak korupsi dan berkomitmen dengan visi-misi yang populis.
"Menantang Presiden Jokowi untuk menegur langsung Kepala Daerah yang diduga keras melakukan pungli terhadap pengusaha yang sudah berinvestasi untuk pembangunan daerah," tegasnya.
Lebih jauh, HMPI dan Aspeksindo menantang Presiden Jokowi untuk menegur langsung dugaan kepemilikan pesawat jet pribadi beberapa Kepala Daerah karena tidak sesuai asas kepatutan dan jauh dari kebutuhan kerja-kerja pemerintahan.
"Kepemilikan pesawat jet kepala daerah juga sangat melukai rakyatnya dengan kondisi ekonomi yang semakin susah," imbuh keduanya mengingatkan.
Terakhir, mereka mengajak Gubernur, Bupati dan Walikota untuk lebih banyak bekerja di daerahnya masing-masing daripada ke Jakarta dan luar negeri.
Pada 9-11 Agustus 2017 lalu di Makassar, HMPI menggelar Kongres Nasional Maritim (Konasmi). Pada kesempatan yang sama juga dideklarasikan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).
[zul]
BERITA TERKAIT: