Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Dijelaskan Bahlil, rapat itu menitikberatkan pada percepatan transisi energi nasional, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik.
“Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan, dan juga adalah percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” ujar Bahlil kepada awak media.
Menurut Bahlil, Presiden menekankan agar implementasi program tersebut segera dijalankan dengan target waktu tiga sampai empat tahun.
Sebagai langkah konkret, dibentuklah Satgas khusus untuk mengawal percepatan, dengan Bahlil dipercaya memimpin tim guna memastikan kebijakan transisi energi dapat berjalan efektif.
“Dan karena itu Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Dan tadi kami diberikan tugas sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, percepatan transisi energi tidak hanya bertujuan mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan efisiensi anggaran negara, khususnya dalam subsidi energi.
“Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik. Saya pikir itu, teman-teman,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mempercepat implementasi energi bersih dan energi terbarukan di Indonesia. .jpg)
BERITA TERKAIT: