Sukarno Way: Saatnya Gerakan Radikalisasi Pancasila

Begitu disampaikan Deputi Unit Kerja Presiden, Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Anas Saidi dalam Bincang Kebangsaan bertajuk "Menuju Indonesia yang dicita-citakan, Setia dan Komitmen terhadap Pancasila" di Gedung Pola, Jakarta, kemarin. Bincang kebangsaan ini digelar Komunitas Juang, Sukarno-Way Yayasan Bung Karno (YBK).

Selain Anas Saidi, pembicara lainnya yakni pakar dan pengamat ekonomi dari Universitas Maranatha Bandung, Timbul Hamonangan Simanjuntak; pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Malang, Imam Mukhlis; dan sejarawan senior Indonesia, Rushdy Husein.

Senada dengan Anas, Timbul Hamonangan dalam paparannya menilai pembangunan ekonomi saat ini perlu dikembalikan pada konsep ekonomi berdikari.

"Ketika bicara ekonomi dalam perspektif Pancasila, kita perlu kembali ke ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Dan ekonomi berdikari itu adalah mahkotanya proklamasi," ujarnya.

Hamonangan melanjutkan bahwa selama ini ekonomi Indonesia mengesampingkan tanggung jawab dalam sumber dan penggunaan anggaran.

"Kita butuh pelompatan ekonomi, syaratnya tentu infrastruktur dan itu butuh anggaran besar. Menjadi masalah dalam hal anggaran, kita kurang bertanggung jawab dalam sumber dan penggunaan anggaran," tegasnya.

Imam menambahkan bahwa dalam konsep pembangunan ekonomi, rakyat harus dijadikan subjek pembangunan.

"Dan sebagai subjek, rakyat mesti diberikan porsi yang besar dalam mendesain pembangunan," tukasnya.

Sementara itu, Rushdy lebih mencermati Pancasila dalam perspektif sejarah. Kata dia, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang melahirkannya.

"Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, itu pesan Bung Karno. Karena tidak mungkin melepaskan Pancasila dari sejarah yang melahirkannya," tutupnya.[wid]