Hal itu sebagaimana dituturkan Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding dalam diskusi bertajuk "Sistem Integritas Partai Politik; Sistem, Etik, Rekrutmen, dan Kaderisasi serta Pendanaan Partai Politik" di Jakarta, Kamis (7/9).
"Kami akan menggunakan dana itu untuk memaksimalkan kegiatan kaderisasi PKB di seluruh wilayah Indonesia,†kata Karding.
Menurutnya, sistem integritas partai politik di Indonesia menjadi tema yang cukup menarik untuk dibahas dalam diskusi tersebut. Terlebih dengan adanya penambahan dana parpol.
Dalam hal ini, Karding menilai bahwa PKB sudah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan integritas partai. Kegiatan itu bahkan dilakukan menyeluruh hingga ke pengurus cabang, ranting, dan basis.
Dengan penambahan dana parpol, Karding yakin seluruh kegiatan tersebut bisa lebih maksimal dan bisa menciptakan kader yang berintegritas.
"Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan kaderisasi, strukturisasi, kesekretariatan, dan kegiatan terkait media sosial untuk para kader PKB di seluruh Indonesia. Kami berupaya maksimal untuk membangun politik Indonesia yang lebih baik," kata Karding.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang turut hadir dalam acara itu mengatakan bahwa pada tataran konsep, pemerintah hanya membantu 50 persen dari seluruh kebutuhan partai, tergantung progresivitas masing-masing partai.
"Jadi semakin baik progresnya maka semakin besar juga peluang penambahan dana parpolnya. Termasuk biaya pendidikan politik dan kaderisasi. Kami harap pengkaderan bisa berjalan dengan baik dan transparan," kata Nainggolan.
Khusus pengkaderan, kata Nainggolan, KPK siap memfasilitasi pengkaderan yang dilakukan dari awal.
“Kami menawarkan kepada PKB minimal ada modul integritas termasuk fasilitatornya kami siap memobilisasi. Intinya, kami ingin ada penjenjangan yang sehat di dalam partai politik," kata Nainggolan.
[ian]
BERITA TERKAIT: