Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Didik Suhardi mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang FDS akan dikeluarkan pada bulan September nanti.
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Fal. Harmonis mengatakan program FDS harus dilihat dari kebutuhan anak didik.
Kebijakan FDS harus bisa mewujudkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) anak di sekolah, dengan tidak menghilangkan identitas peserta didik sebagai anak.
"Jadi, perdebatannya adalah kebutuhan anak, apa substansi dari kebijakan itu. Bukan latar belakang yang membuat kebijakan," ujar Harmonis kepada redaksi, Sabtu (19/8).
Mengamati perdebatan program FDS, Harmonis menyebutkan terobosan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi itu, kini sudah menjurus kepada ujian kenegarawanan.
Pasalnya, yang dikritisi dari program FDS tersebut bukan hal yang substansi. Bahkan, penolakan FDS sudah melibatkan kalangan anak-anak (santri) berdemo dengan menerikkan yel-yel 'bunuh menteri'.
"Ini kan tidak benar, ini sudah menguji kenegarawanan kini. Kritis itu baik tapi jangan mudah curiga," papar Harmonis.
Terakhir, Harmonis sepakat dengan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan tidak ada paksaan dengan program FDS. Menurut Jokowi, FDS harus fleksibel dan yang terpenting pendidikan anak didik tetap berkualitas.
[rus]
. Regulasi yang mengatur sekolah lima hari (delapan jam sehari) atau yang lebih dikenal dengan istilah full day school (FDS) akan segera diterbitkan. 
_Provinsi_Lampung_Faiza.jpg)
