Jokowi Ngebet Duit Haji Dipakai Untuk Infrastruktur

Hal itu dikatakan Jokowi usai melantik anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, kemarin.

Jokowi mengatakan, BPKH merupakan lembaga yang mengelola dan mengawasi dana haji yang terkumpul. Sebagai negara dengan jamaah haji terbesar, Jokowi berharap pengelolaan dana haji dapat dilakukan dengan baik. Ia juga ingin agar lembaga ini dapat mencontoh Malaysia dalam mengelola tabungan haji.

"Di negara lain misalnya, tabung haji, di Malaysia ren­cananya seperti itu. Saya kira nanti badan ini bisa melihat lah, bagaimana negara-negara lain mengelola," katanya.

Apalagi, lanjut Jokowi, dana haji di Indonesia tidak sedikit. Kalau dikelola den­gan baik, tentu akan mem­berikan keuntungan yang baik untuk semua pihak, terutama masyarakat yang mau berhaji. Dana haji bisa diinvestasikan ke tempat-tempat yang menguntungkan, seperti infrastruk­tur. Nantinya, keuntungan itu dimanfaatkan untuk fasilitas jamaah haji.

Karena itu, lanjut Jokowi, pemerintah akan membuka peluang investasi bagi BPKH untuk menginvestasikan dana haji tersebut ke sektor-sektor yang tak memiliki resiko tinggi, seperti sektor infrastruktur.

"Daripada uang ini idle atau diam, ya lebih baik diinvestasi­kan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki resiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede. Itu yang dicari. Kesempatan ini memang mungkin pemerintah harus memberikan peluang, misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield, mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini," ujarnya.

Sementara itu, anggota Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu memasti­kan, BPKH siap menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk menginvestasikan dana haji. Menurutnya, BPKH ten­gah menyusun rencana jangka menengah serta anggaran ta­hunan.

"Dana yang bisa diinvestasi­kan kurang lebih Rp 80 triliun, atau 80 persen dari total dana haji," kata Abimanyu.

Menurut Abimasyu, BPKH juga telah bertemu dengan seluruh pemangku kepentin­gan penyelenggaraan ibadah haji dan menampung berbagai aspirasi. Selain itu, BPKH juga akan mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai aset yang akan dialihkan dari Kemenag.

"Insya Allah dalam waktu enam bulan akan terjadi penga­lihan aset, dan kewajiban dari Kemenag ke BPKH. Insya Allah selesai setelah audit oleh BPK, mungkin di bulan November," ujar Anggito.

Setelah itu BPKH berupaya menyelenggarakan ibadah haji secara efisien dan rasional, meningkatkan manfaat dana investasi, serta menyelengga­rakan program kemaslahatan umat. Anggito menyebut, ber­dasarkan hasil audit 2016, nilai manfaat dan dana abadi umat dari dana haji ini mencapai Rp 95,2 triliun. ***