Pernyataan itu dilontarkan politisi muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dalam acara "Urun Rembug dan Pernyataan Sikap Bersama" di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/7). Dalam acara itu hadir pula beberapa politikus muda dari partai-partai lain, seperti Mardani Ali Sera (PKS) dan Hinca Pandjaitan (Demokrat).
"Saya yang mewakili dari Partai Golkar, walaupun secara resmi Partai Golkar mengambil inisiatif angket KPK, saya dan teman- teman menyatakan lahirnya Pansus ini penuh dengan motif yang tidak mewakili kepentingan umum, atau bisa disebut mewakili kepentingan perorangan," jelas Doli dalam konferensi pers.
Dia menilai, kerja Pansus sangat tendensius, bahkan terkesan hendak menutupi proses hukum kasus tertentu. Yang paling terasa adalah mencoba mengaburkan penegakan hukum dalam perkara korupsi E-KTP.
"Pertama, munculnya tuduhan terhadap Ibu Miriam Haryani (politisi Hanura di DPR), dan yang juga terindikasi terlibat adalah ketua Pansus (Agun Gunandjar) karena disebut-sebut dalam kasus E-KTP," terangnya.
Dia tidak percaya Pansus dibentuk untuk menguatkan KPK. Alasannya, ada banyak momentum untuk menggugat kerja KPK di kasus-kasus lain, seperti kasus korupsi reklamasi pantai Jakarta.
"Kenapa tidak pada saat Aguan dicabut cekalnya? Kenapa tidak pada saat Sunny Tanuwijaya dicabut cekalnya? Momentum itu bisa digunakan untuk menguatkan KPK. Kenapa pada saat E-KTP ini muncul?" lontar Doli.
Doli mengklaim, para politikus muda lintas partai yang menolak Pansus KPK bersikap objektif. Mereka memandang DPR dan KPK sama-sama lembaga yang dilindungi konstitusi.
"KPK juga tidak boleh tebang pilih. Hadirnya kami di sini untuk memprofesionalkan kedua lembaga, KPK dan DPR," tegasnya.
[ald]
Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR RI terkesan dipaksakan dan berlatar sangat politis. Motif pembentukannya tidak mewakili kepentingan umum. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: