Judul resolusi itu adalah "Defending Indonesia's Non-Sectarian and Democratic Character" atau Mempertahankan Karakter Demokrasi Indonesia yang Non-Sektarian.
Dalam keterangan persnya, salah satu perwakilan Indonesia, Martin Manurung, menjelaskan, resolusi tersebut berisi keprihatinan atas dugaan menguatnya kelompok-kelompok radikal fundamentalis yang intoleran di Tanah Air.
"SocDem Asia menilai bahwa kelompok-kelompok radikal dan kekuatan politik anti-demokrasi pada masa lalu, kini menggalang kekuatan bersama untuk mengambil kesempatan kekuasaan dan sekaligus mengubah arah demokrasi Indonesia," ujar Martin, Selasa (30/5).
Martin melihat hal serupa. Koalisi anti kebhinnekaan dan anti demokrasi ingin mengubah karakter demokrasi Indonesia yang non-sektarian. Kesempatan di bidang politik, sosial dan ekonomi, akan kian sempit bagi kelompok-kelompok minoritas budaya, agama dan etnis jika kekuatan-kekuatan sektarian itu dibiarkan menang.
"Menghadapi kondisi tersebut, SocDem Asia mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya melawan diskriminasi etnis dan fundamentalisme radikal, yang kini telah mendapat pendengar yang cukup banyak di masyarakat Indonesia," kata Martin.
"SocDem mendukung pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, untuk mengambil langkah tegas guna memastikan demokrasi Indonesia menuju kesejahteraan dan penghormatan atas keberagaman di masyarakatnya," pungkasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: