"Kita sadar Pilkada DKI putaran kedua ini begitu keras, apalagi ada dugaan intervensi kekuasaan dan kecurangan-kecurangan seperti politik uang dan bagi-bagi sembako yang sangat masif," ujar Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia, Yudi Syamhudi Suyuti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/4).
Selain itu, Yudi berharap agar pihak penyelenggara pemilu, baik itu KPU DKI maupun Bawaslu DKI, mampu menindak setiap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum timses dalam memenangkan pasangan calon tertentu.
Jika kecurangan tetap terjadi dalam proses pemilihan, maka Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia akan mengajak seluruh kekuatan rakyat Indonesia dari kekuatan untuk melakukan resolusi nasional, yaitu mengeluarkan dekrit darurat politik rakyat Indonesia.
"Termasuk, mendesak diadakannya Sidang Istimewa, kembali ke UUD 45 asli, membentuk pemerintahan transisi dan meminta TNI untuk berada bersama rakyat untuk menyelamatkan Negara," sambungnya.
Menurutnya, pernyataan ini merupakan sebuah kesadaran nasional atas kegagalan demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia sejak UUD 45 diamandemen.
"Demikian pernyataan sikap Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia," pungkasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: