Bahkan pada kemarin (Minggu, 8/1), dideklarasikan "Masyarakat Indonesia Anti Hoax" secara serentak di enam kota. Yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Wonosobo, dan Bandung.
Anggota Komisi I RI Sukamta mengingatkan pemerintah tidak bisa serta merta menyalahkan masyarakat atas penyebaran informasi hoax. Karena hoax marak mencerminkan kinerja pemerintah yang kurang berperan baik sebagai sumber informasi.
"Contohnya adalah kasus jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Cina. Presiden dan para menteri menyebutkan data yang berlainan satu sama lain," jelas dalam keterangannya, (Senin, 9/1).
Dalam kasus jumlah TKA asal Cina itu, Sukamta menilai pemerintah tidak satu suara dalam menyatakan kepada publik.
"Akhirnya, masyarakat mereaksi, yang benar siapa ini. Menteri Polhukam, Menaker, Kominfo, Presiden atau siapa? Akhirnya, ini pasti ada yang bohong di antara empat pihak. Yang benar satu, yang lain bohong," tegas anggota DPR yang membidangi masalah informasi ini.
Sukamta menambahkan di media sosial marak sebaran hoax lantaran didahului rasa penasaran masyarakat atas sebuah pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tapi tidak komprehensif.
Kalau masalah hoax, ini relatif saja. Karena produksi berita bohong potensinya yang terbesar itu pemerintah, bukan masyarakat,†tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini.
Oleh karena itu, Sukamta menyarankan agar pemerintah sebaiknya memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. "Kalau pemerintah bekerja sangat baik, insya Allah yang hoax itu akan hilang sendiri," tutup Sukamta.
[zul]
Selain mengancam penyebar informasi hoax dengan penjara enam tahun, pemerintah terus untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukannya. 
BERITA TERKAIT: