Demikian disampaikan Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), AM Putut Prabantoro. Pendapat itu ia kemukakan sebagai hasil dari diskusi dengan ulama terkemuka Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid, di Jakarta, kemarin.
"Sosialisasi yang kurang tepat dalam cara dan pemilihan medianya ketika berkampanye akan berakibat pada lambatnya pelaksanaan tax amnesty dan mungkin saja ditolak oleh masyarakat wajib pajak. Bahkan beberapa pekan lalu beredar informasi tentang tax amnesty yang sifatnya menakut-nakuti dan terkesan mengancam," ujar Putut yang juga konsultan komunikasi publik.
Ditambahkan Putut, jika tax amnesty ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka suka tidak suka ada biaya politik yang harus dibayar oleh pemerintah.
Tax amnesty adalah indikator keberhasilan atau kegagalan pemerintah pada segi keuangan, pembangunan ekonomi serta stabilitas politik. Keberhasilan tax amnesty itu juga terletak pada kepastian hukum yang mengikutinya.
Karena itu, menurut Putut Prabantoro, harus dipastikan tersebarnya informasi yang terang, jelas, benar dan sampai pada wajib pajak mengenai kebijakan tax amnesty.
"Itu harus dilakukan jika pemerintah memang menginginkan adanya darah segar masuk ke kas negara untuk melanjutkan pembangunan," saran dia.
[ald]
BERITA TERKAIT: