"Saya mengapresiasi Presiden Jokowi menyelamatkan dana Rp 1,2 triliun dan itu bukan jumlah yang sedikit, sehingga aset negara ini harus diselamatkan. Terlepas Hambalang dicap sebagai proyek bancakan, kita tak boleh mengorbankan proyek yang sudah mengeluarkan dana besar. Kajian teknis perlu dilakukan lalu Menpora menindaklanjuti dan Komisi X siap melakukan pembahasan mendalam Sport Center Hambalang ini," kata Dadang di Jakarta, Kamis (24/3).
Lebih lanjut ia mengatakan dirinya tak melihat adanya polemik antara mantan Presiden SBY dengan Jokowi. Kedua pemimpin besar republik ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu tidak masalah kalau proyek itu dilanjutkan. Yang penting harus didahului dengan kajian teknis Kementerian PUPR serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM untuk mengkaji teknis, mana tanah yang labil untuk dibangun.
"Kajian seperti ini yang kita butuhkan dan harus transparan. Selama ini hanya mendengar dari KPK atau BPK bahwa tanah di Hambalang labil sehingga sulit untuk dibangun. Benarkah demikian makanya perlu kajian dulu dari lembaga terkait. Kalau ini sudah clear, Menpora bisa membicarakan dengan Komisi X lalu diambil keputusan akan dilanjut atau tidak," tegasnya.
Dadang menambahkan, peruntukan proyek Hambalang tetap sebagai pusat pembinaan atlet. Seperti even olah raga PON, Sea Games, Asian Games sehingga pelatihan dilakukan optimal. Selain itu untuk sekolah olah raga terpadu, dikelola dengan baik. Memang sudah ada beberapa sekolah olah raga di berbagai daerah tapi belum terintegrasi dengan baik
"Mudah-mudahan Hambalang punya kualitas tersediri dalam menciptakan atlet yang berprestasi ke depan," teganya.
Diakuinya, Hambalang memang menyisakan berbagai persoalan kental dengan aroma korupsi sehingga memakan korban diantaranya Menpora dan beberapa anggota DPR. "Ketika ada spirit untuk menghidupkan kembali proyek Hambalang bisa jadi ada persepsi politik. Tapi ketika Prosiden Jokowi dan Menpora mengunjungi kompleks itu ada tafsiran-tafsiran yang berupa sindirin kepada Presiden SBY, ini mestinya dihindari," tukas Dadang.
[rus]
BERITA TERKAIT: