Kebijakan tersebut sebagai respons atas polemik kewajiban melampirkan KTP pemilik sebelumnya yang kerap menyulitkan, terutama bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas yang sudah berpindah tangan beberapa kali.
Meski demikian, kebijakan perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama tetap memiliki sejumlah syarat dan bersifat sementara. Untuk melakukan perpanjangan STNK tahunan, pemilik kendaraan bekas cukup menyiapkan beberapa dokumen berikut:
- STNK asli
- KTP pemilik saat ini
- Bukti transaksi, seperti kuitansi jual-beli
- Dokumen tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk proses balik nama kendaraan.
Sementara itu, untuk perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor, masyarakat tetap didorong untuk melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar data kepemilikan sesuai dengan identitas terbaru. Meski memberikan kemudahan, kebijakan ini tidak berlaku selamanya.
Masyarakat hanya diberi waktu terbatas untuk memanfaatkannya, yakni sepanjang tahun 2026 hingga paling lambat awal 2027. Periode ini merupakan masa transisi sebelum aturan diterapkan lebih ketat.
Kendaraan yang belum dibalik nama berpotensi menghadapi kendala administrasi, bahkan bisa diblokir sehingga tidak dapat lagi melakukan pembayaran pajak. Sebagai solusi jangka panjang, Korlantas Polri mendorong percepatan transformasi sistem melalui digitalisasi data kendaraan, integrasi lintas instansi, serta pemanfaatan dokumen pendukung seperti bukti jual beli atau surat pernyataan sebagai dasar pelayanan administrasi.
BERITA TERKAIT: