Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (29/1).
Ia mengatakan dana pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung sepanjang 140,9 kilometer yang mencapai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 76 triliun itu lebih baik dimanfaatkan untuk mengembangkan angkutan KA yang sudah ada.
"Dana sebesar itu bisa digunakan untuk menambah sekitar 1.000 rangkaian KA penumpang. Tambahan rangkaian KA akan lebih banyak lagi jika dikombinasikan dengan kereta barang untuk angkutan logistik," sebut Bambang.
Menurutnya, setiap rangkaian KA biasa hanya membutuhkan sekitar Rp 75 miliar dengan asumsi harga lokomotif sekitar Rp 35 miliar dan 10 gerbong penumpang masing-masing senilai Rp 4 miliar. Untuk KA barang, harganya lebih murah lagi yakni sekitar Rp 700 juta per gerbong kapasitas 20-40 ton atau Rp 7 miliar per 10 gerbong, sehingga satu rangkaian KA barang hanya membutuhkan Rp 42 miliar.
Pemerintah juga bisa membangun jaringan rel KA sepanjang 10.000 km dengan investasi Rp10 triliun dengan asumsi 1 km rel membutuhkan sekitar Rp 1 miliar.
"Artinya, dengan Rp 76 triliun itu pemerintah sebenarnya bisa membangun banyak jaringan KA di seluruh Indonesia sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh rakyat," kata Bambang, yang juga anggota Badan Anggaran DPR.
Dia menilai proyek KA cepat yang menelan investasi sangat besar dan hanya mengangkut penumpang tidak akan memacu pertumbuhan ekonomi, meskipun pemerintah memasukkannya sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.
"Pemerintah harus berpikir cerdas dan realistis. Jika ingin memangkas biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden Joko Widodo seharusnya mengembangkan KA logistik, bukan membangun kereta cepat di rute yang relatif pendek dan sudah banyak pilihan transportasi ini bukti," tukas Bambang.
[rus]
BERITA TERKAIT: