Mendagri: Data Akurat Jadi Kunci Kebijakan Ekonomi yang Tepat Sasaran

"Data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data, kita bisa membuat kebijakan. Makin akurat datanya, maka kebijakan juga akan makin baik," ujar Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dikutip Rabu 17 Juni 2026. 

Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hasil sensus tersebut akan menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, pelaksanaannya perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan agar menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya penting bagi pemerintah pusat, tetapi juga akan menjadi sumber informasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memahami perkembangan ekonomi wilayah masing-masing.

Melalui data yang lebih lengkap dan mutakhir, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ekonomi, melihat tantangan yang dihadapi masyarakat, hingga menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan BPS yang menjadi pedoman pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh Indonesia.

Tito berharap sensus tersebut mampu menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sehingga dapat mendukung pembangunan nasional yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.