"Tapi memangkas izin investasi ini bukan ciri ekonomi mandiri ala trisakti. Memangkas izin investasi cara lain memperkuat neoliberalisme," kata pengamat politik FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, saat berbincang dengan redaksi (Rabu, 30/9).
Hal yang harus dilakukan, lanjut Teguh, seharusnya pemerintah memproteksi industri dalam negeri. Dalam hal ini adalah dengan memberikan kredit atau fasilitas penunjang bagi industri dalam negeri untuk bisa ekspor. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja juga bisa diserap dalam jumlah besar
"Memang harus debirokratisasi, satu atap. Tapi itu bukan yang paling utama. Mestinya dibarengi dengan memperkuat komponen dalam negeri," ungkap Teguh.
"Inilah konsekuensi pasal 33 yangg sudah dikebiri. Sosialisme ala Indonesia yang jadi pondasi ekonomi diganti dengan neoliberalisasi yang memberi kesempatan pada pemain ekonomi besar untuk berkuasa," demikian Teguh.
[ysa]
BERITA TERKAIT: