"Rapat pimpinan fraksi dan Komisi PDI Perjuangan hari Jumat kemarin, merupakan penegasan kembali instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan. Tidak boleh ditawar, harus dipatuhi. Setiap anggota fraksi adalah perpanjangan fraksi, dan fraksi adalah perpanjangan tangan partai. Titik," kata politisi PDIP di DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dalam keterangan persnya (Sabtu, 31/1).
Dia menekankan bahwa program-program yang diajukan Kementerian dan Lembaga harus sesuai dengan Nawa Cita dan visi misi Pilpres. Ia membantah pemberitaan yang menyebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengganjal anggaran pemerintahan Jokowi.
Menurut dia, Nawa Cita yang detailnya ada di visi misi Pilpres seharusnya jadi politik anggaran Kementerian dan Lembaga juga, bukan hanya jadi cita-cita yang diperjuangkan parlemen. Namun, pergantian menteri dan kepala badan bukan berarti pergantian Sekjen, para eselon 1 dan 2, bagian perencanaan di kementerian itu.
"Paling tidak kalaupun tidak ganti orang, sudah berapa Kementrian dan Lembaga yang menyelenggarakan Revolusi Mental bagi para birokrat, termasuk merevolusi program agar sesuai dengan Nawacita dan visi misi Pilpres?" ujar Rieke.
Ia menyaranhkan Bappenas dan Kemenkeu mengarahkan kementerian dan lembaga di bawahnya agar sesuai upaya pewujudan Nawa Cita dan visi misi Pilpres. Sampaikan ke publik, apa perbedaan yang signifikan dari pemerintahan Jokowi dan sebelumnya. Karena, program dan anggaran yang tertuang di APBN 2015 adalah usulan kebijakan politik pemerintah SBY.
Menurutnya, jika ada program dari kementerian dan lembaga yang diajukan pada masa Pemerintahan SBY yang sesuai, senafas dgn percepatan perwujudan Nawa Cita dan visi misi Pemerintahan Jokowi, tak jadi tabu juga bila dilanjutkan.
Dan ditekankannya, semua Kementerian dan Lembaga jangan pernah ada yang meninggalkan Nawa Cita Jokowi.
"Jokowi tidak sendiri. Kami tidak tinggalkan Nawa Cita," tambahnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: