PDIP Dengarkan Kader Daerah soal Ambang Batas Parlemen

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/bonfilio-mahendra-1'>BONFILIO MAHENDRA</a>

LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Minggu, 01 Februari 2026, 00:40 WIB

PDIP Dengarkan Kader Daerah soal Ambang Batas Parlemen

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

PDI Perjuangan (PDIP) belum merespons banyak terkait besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

BERITA TERKAIT:

"Kita (PDI Perjuangan) harus berbicara bagaimana (suara) di tingkat provinsi, bagaimana di tingkat kabupaten/kota," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung Megawati Institute, Menteng Jakarta Pusat pada Sabtu 31 Januari 2026.

Hasto mengatakan, PDIP akan lebih dulu menyerap aspirasi kader PDIP di daerah-daerah sebelum mengambil keputusan.

"Kita harus melihat bagaimana kehendak rakyat (daerah)," kata Hasto.

Sebagaimana diketahui, ambang batas parlemen adalah syarat minimal perolehan suara sah nasional yang harus dicapai partai politik agar bisa mendapatkan kursi di DPR.

Merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas parlemen saat ini ditetapkan sebesar 4 persen dari total suara sah nasional.