Eddy Soeparno Dukung Prabowo Pimpin Langkah Atasi Krisis Sampah

Perintah itu disampaikan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026. 

Eddy menilai peringatan Presiden Prabowo di hadapan menteri dan kepala daerah tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang berbasis data dan proyeksi jangka panjang, sekaligus sinyal bahwa persoalan sampah tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan konvensional.

“Jika tidak ditangani secara terstruktur dan masif, persoalan ini akan berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga kualitas hidup di perkotaan,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Senin 2 Februari 2026.

Eddy menekankan bahwa arahan Presiden tersebut sejalan dengan langkah kebijakan yang telah dirancang sebelumnya melalui Peraturan Presiden 109/2025 tentang Pengelolaan Sampah Waste to Energy yang turut ia susun dan dorong secara intensif. 

Perpres ini menjadi payung hukum penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

“Perpres 109/2025 dirancang agar penanganan sampah berjalan secara terintegrasi dengan fokus penguatan tanggung jawab pemerintah daerah, insentif bagi inovasi pengelolaan sampah, hingga dorongan ekonomi sirkular yang melibatkan pelaku usaha dan komunitas,” jelasnya.

Ia menegaskan, momentum arahan Presiden Prabowo harus dijadikan titik balik untuk membangun budaya baru pengelolaan sampah disiplin, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi. 

Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, keberhasilan penanganan sampah akan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat. 

“Apalagi arahan ini disampaikan di momen yang sangat penting di hadapan menteri dan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kami mendorong agar arahan Presiden Prabowo ini diteruskan dalam kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah sampah,” lanjutnya. 

Eddy menambahkan, selama menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, dirinya telah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia dan berdialog langsung dengan kepala daerah untuk membahas persoalan sampah yang semakin kompleks di tingkat lokal.

“Dari pertemuan dengan para kepala daerah, hampir semuanya menghadapi persoalan yang sama yakni keterbatasan kapasitas TPA, rendahnya pemilahan sampah dari sumber, serta keterbatasan anggaran dan teknologi. Karena itu, solusi berskala nasional memang mutlak dibutuhkan,” pungkasnya.