Inilah Rekam Jejak 11 Calon Dirjen Pajak Versi TJI

Demikian dikemukakan Direktur The Jakarta Institute (TJI), Rahmat Sholeh melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.

Menurutnya, Kemenkeu hampir gagal total melakukan penyeleksian yang kini tinggal 11 orang. Seharusnya rekam jejak calon yang mendaftar diiventarisir dulu dan minimal ada dari kalangan profesional yang memang secara kapasitas dan kapabilitas memiliki kemampuan dalam mengurusi persoalan pajak.

"Lelang jabatan Dirjen Pajak ini hampir mencapai titik nadir kegagalan karena jika nanti yang terpilih adalah orang yang salah, cacat hukum dan terindikasi korupsi, mau dibawa kemana keuangan negara ini," ujar Rahmat.

Selain itu, Rahmat yang juga aktivis Perhimpunan Mahasiswa Jakarta (PMJ) menilai lelang jabatan ini harus termonitor dari berbagai pihak dan masyarakat luas agar akuntabilitas dan transparansinya dapat dipertanggungjawabkan.

"PPATK, KPK, dan BIN menjadi tumpuan terakhir seluruh masyarakat Indonesia, jangan sampai Kemenkeu mengabaikan masukan masukan-masukan tersebut," tegasnya.

The Jakarta Institute juga membeberkan secara terinci kasus-kasus yang dimiliki 11 calon dirjen pajak yang lolos seleksi seperti di bawah ini:

1. Sigit Priadi Pramudito

Dia saat ini menjabat sebagai kepala kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar, DPJ Kemenkeu. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2003 hartanya mencapai Rp 5,4 miliar. Namun, pada tahun 2012 hartanya meningkat menjadi Rp 21 miliar. Harta kekayaan Sigit dalam rentang waktu sembilan tahun harta meningkat pesat dan banyak memiliki aset berupa tanah dan rumah serta memiliki bisnis properti berupa Town House yang disewa-sewakan di daerah Ciganjur, Jagakarsa Jakarta Selatan.

Berdasarkan data LHKPN, Harta kekayaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan Profil seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ada indikasi kepemilikan rekening gendut.

2. Suryo Utomo

Suryo utomo saat ini menjabat sebagai pelaksana di Direktorat Eksistensifikasi. Pada saat mencuatnya kasus Gayus Tambunan, dia memilih hijrah ke Singapura dengan alasan melanjutkan S3 atas biaya sendiri tanpa tanggungan negara.

Di era Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan, Suryo disebut-sebut sebagai orang titipannya. Sebagai orang yang dekat dengan mantan menkeu, Suryo memiliki rekening yang sangat fantastis dan tidak sesuai dengan profil seorang PNS. Sehingga ada indikasi memiliki rekening gendut.

3. Edi Slamet Irianto

Dia menyelesaikan studi doktornya di Universitas Padjajaran, saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah 1, DPJ, Kemenkeu.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2003 hartanya mencapai Rp 747 juta Namun pada LHKPN 2012 hartanya meningkat menjadi Rp 5 miliar. Beberapan kalangan pengamat masih banyak yang meragukan LKHPN milik Edi karena yang bersangkutan dan istrinya hanya memiliki bisnis klinik kesehatan di Yogyakarta.

Dalam satu tahun, harta kekayaannya cukup meningkat besar. Peningkatan yang signifikan adalah harga dalam bentuk surat berharga yang mencapai Rp 2,2 miliar. Dalam ukuran PNS, harta sebanyak itu dibilang sangat mustahil, sehingga disinyalir ada indikasi memiliki rekening gendut. Pada masa kampanye Pilpres, dia terang-terangan menjadi dewan ahli pasangan Prabowo-Hatta.

Di sisi yang lain, karena faktor kedekatannya dengan seorang TNI, dia sering mengikuti kursus Lemhanas tanpa izin atasannya serta mengadakan acara golf bersama. Sehingga pada tahun 2010, dia menerima hukuman disiplin berupa pe-nonjob-an dari jabatannya dan menjadi kepala Penanaman Modal Asing.

4. Muhammad Haniv

Dia menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Banten, DJP Kemenkeu.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2003 harta kekayaannya Rp 2,8 miliar dan pada LHKPN 2013 meningkat menjadi RP 12 miliar. Para pengamat masih meragukan LHKPN-nya, karena gaya hidup istrinya Cut Yanti” sangat High Class.

Sopir pribadi Muhammad Haniv sempat diinterogasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam rangka target OTT. Pada saat ini, Haniv mendapatkan hukuman disiplin. Namun, surat Hukdis yang sudah ditandatangani oleh Dirjen  Fuad Rahmany belum dikeluarkan. Untuk permasahannya, dia mengubah NJOP pada SPPT perubahan Alam Sutera Serpong.

5. Ken Dwi

Dia menjabat sebagai Kakanwil DJP di Jatim 1. Selama menjabat, dia terlalau berani dalam mengeksekusi paksa badan WP sehingga berpotensi diserang banyak pihak.

Pasca menjadi Direktur IT dan Database di kantor Pusat DJP, dia berkonsentrasi penuh di lapangan dan sering mengeluarkan kebijakan yang keras terhadap WP tanpa menganalisis dampaknya. Bahkan melakukan Glitzering dan sensasi lainnya.

Selain itu, dirinya juga sering mendapat sorotan karena adanya indikasi rekening gendut dan belum mendapat pemeriksaan dari PPATK dan KPK.

6. Dadang Suwarna

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan di DJP, dia adalah pegawai BPKP.

Selama menjabat Direktur Pemeriksaan di DJP, LKHPN-nya mengalami lonjakan yang luar biasa dan sempat dikomentari oleh salah satu panelis saat wawancara. Dadang peternakan sapi yang berjumlah ribuan ekor di Bogor. Namun anehnya, dia merupakan salah satu calon Dirjen Pajak yang tidak bisa mengoperasikan komputer, sehingga hasil makalahnya ditulis tangan. Banyak kritik yang ditujukan kepadanya, bagaimana bisa menjadi Dirjen Pajak di era E-government, sementara dirinya gagap teknologi (gaptek).

7. John Poltak Hutagaol

Saat ini menjabat Direktur Peraturan Perpajakan. Dia menulis banyak buku dengan tema-tema pajak yang diduga hasil plagiat dari berbagai karya orang lain.

Dia sempat dipinggirkan oleh Dirjen Pajak Tjiptardjo, karena merupakan ujung tombak mantan atasannya yang sekarang sudah pensiun. Selain itu, dia pernah gagal membina rumah tangganya.

8. Wahyu Karya Tumakaka

Saat ini menjabat Direktur TPB dan Plt Direktur Huma. Dia sempat mencalonkan diri menjadi anggota BPK, namun gagal karena tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, dia memiliki link yang bagus di partai politik.

Dia memiliki rumah di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu, dia menyekolahkan anaknya di Seoul Korea Selatan. Sehingga banyak pengamat yang mempertanyakan LKHPN-nya, dari mana penghasilan untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri.

9. Puspita W

Dia menjabat sebagai Sekretaris Komisi Pengawas Perpajakan. Dalam kinerjanya, banyak teori yang tidak diaplikasikan, karena tidak punya pengalaman di DJP. Sedangkan track record-nya tidak jelas, dia ditengarai hanya dijadikan sebagai pelengkap oleh Pansel disebabkan minimnya pengalaman.

Dia terindikasi menerima suap miliaran rupiah dari salah satu pengusaha besar di Jakarta Selatan. Sampai saat ini kasusnya belum selesai.

10. Rida Handanu

Dia menjabat Tenaga Pengkaji serta PLH Kakanwil Jatim 2. Di mata pengamat, dia sangat meragukan untuk memberantas mafia pajak karena memiliki kebiasaan yang tak patut ditiru, yakni sering bermain di tempat karaoke dewasa di daerah SCBD.

Selain itu, dia hampir terseret dalam berbagai kasus besar yang tertangkap tangan oleh KPK. Namun, dia selalu lolos dalam tahap berikutnya, hanya bawahannya yang menerima hukuman.

11. Catur Rini Widosari

Saat ini menjabat sebagai Direktur Keberatan dan Banding di DJP. Namanya mulai dikenal sejak dia menggantikan bos Gayus Tambunan, namun dia minim pengalaman dari internal DJP.

Lolosnya dia dalam tahap 11 besar hanya akan menjadi pemanis, karena dirinya terindikasi tidak memiliki hubungan personal yang baik dengan bawahannya langsung. Salah satu anak buahnya pernah melaporkan karena dia terindikasi bermain dengan cukong di beberapa perusahaan di Jakarta Utara dan Kalimantan selatan.

Dari rekam jejak tokoh-tokoh di atas, The Jakarta Institute mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk benar-benar berhati-hati untuk menetapkan pilihannya.

"Proses ini sudah berjalan, mau bagaimana lagi, kita hanya bisa berharap di detik-detik pemilihan Dirjen Pajak ini, Presiden Jokowi juga mendengar masukan masyarakat seperti kita" tandasnya.[wid]