Jika Benar Tidak Pro Pasar, Kabinet Jokowi Layak Gunakan Nama Trisakti

Gede Sandra mengatakan, jika benar demikian (tidak pro pasar), maka sangat lah layak kabinet Jokowi dinamakan Kabinet Trisakti. Dengan tidak mengambil haluan ekonomi pasar, maka kabinet tersebut sudah konsisten menerapkan salah satu sakti, yaitu berdikari dalam ekonomi.

"Karena itu lah sebailiknya tidak boleh ada para akademisi dan ekonom penganjur pasar bebas seperti Sri Mulyani, Chatib Basri, Kuntoro Mangkusubroto dan Darmin Nasution dalam kabinetnya. Akan sangat sulit bagi Jokowi untuk wujudkan Trisakti dengan keberadaan mereka yang didukung oleh lembaga-lembaga internasional penyokong neoliberalisme seperti Bank Dunia dan IMF maupun oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan lain-lain," kata dia kepada RMOL, Selasa (21/10).

Gede Sandra mengingatkan, bahwa sambutan ratusan ribu rakyat jelata yang memadati jalanan sepanjang Senayan hingga Monas kemarin (Senin, 20/10) adalah bukti bahwa rakyat berharap bahwa arah Kabinet Jokowi mendatang pro terhadap peri kehidupan mereka, bukan terhadap pasar. Karena, menurut peraih magister ilmu ekonomi UI ini, "pasar" yang sebenarnya diisi oleh segelintir elit pemilik modal yang jumlahnya kurang dari 1 persen dari keseluruhan rakyat ini (namun menguasai 50 persen kekayaan dunia- Credit Suisse 2014) tidak akan sanggup menggerakkan kekuatan massa yang sangat besar dan tulus seperti fenomena kemarin.

"Bandingkan saja dengan SBY yang pro pasar sepanjang 10 tahun pemerintahannya, hanya ratusan murid sekolah saja yang berdiri melepasnya (dari jabatan Presiden) di sepanjang Cibubur hingga Cikeas sore kemarin. Itupun terkesan sekali bahwa ada semacam mobilisasi paksa terhadap para murid sekolah ini, sangat tidak natural. Oleh karena itu jangan sampai kelak Jokowi di ujung pemerintahannya juga mengalami nasib semacam SBY (ditinggalkan rakyat), jika akhirnya kelak mengikuti jalan SBY mengambil arah ekonomi pasar," ungkap Gede Sandra.

Ia menambahkan, nama-nama tokoh yang disebut menganut pasar bebas, ternyata juga memiliki masalah dalam integritasnya saat menjabat. Sri Mulyani disebut bermasalah dalam hal skandal pajak Paulus Tumewu (Bos Ramayana Group) yang merugikan negara ratusan miliar rupiah dan Skandal Century yang merugikan negara triliunan rupiah. Darmin Nasution bermasalah dalam hal kasus pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang melibatkan Gayus Tambunan, skandal pajak Paulus Tumewu (Bos Ramayana Group) yang merugikan Negara ratusan miliar rupiah, dan hilangnya potensi penerimaan pajak sebesar Rp 64 triliun sepanjang tahun 2006-2007 (berdasarkan data Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Sasmito Hadinegoro). Sedangkan Kuntoro Mangkusubroto bermasalah dalam hal digadainya kedaulatan pembuatan draft UU Migas kepada USAID demi hibah 20 juta dolar AS pada tahun 1999. [rus]