"Syarat pertama ada kedaulatan. Indonesia disebut bermartabat kalau ada kedaulatan, berdaulat dalam arti fisik, ekonomi, politik, sosial maupun secara teritorial. Secara kuantitatif kita bangsa yang besar, namun kita dipandang sebelah mata oleh negara tetangga yang penduduknya tidak lebih 10 persen dari kita," ujar peserta Konvensi Capres Rakyat, Sofjan Siregar ketika menyampaikan visi misi dalam debat publik pertama konvensi di Aula Balai Adika Hotel Majapahit Surabaya (Minggu, 5/1).
"Kita negara besar, tapi sistem pertahanan kita kalah dari negara-negara berkembang lainnya. India negara miskin, tapi bisa punya roket. Obama datang ke sini, Paspampres kita diperiksa oleh keamanan negara lain. Dimana kedaulatan kita?" sambung dia.
Syarat kedua, kata Rektor Universitas Islam Eropa ini, adalah adanya kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh rakyat. Saat ini Indonesia tidak bisa disebut bermartabat karena kesejahteraan belum merata. Jaminan hidup hanya dinikmati para pejabat.
"Rakyat tidak dapat gaji ke 13 tapi kenapa hanya PNS yang dapat. Ini namanya diskriminasi terhadap rakyat miskin. Pejabat mendapat tunjangan mewah sementara rakyat tidak," katanya mencontohkan.
Terakhir, syarat ketiga, Indonesia disebut negara bermartabat kalau tegakknya keadilan. Keadilan yang mensejahterakan harus dinikmati seluruh rakyat.
"Semua harus bisa makan, snua hrs bisa tudr layak, bukan tdr di jalanan. smua rakyat tdk bolehmendapat hak yang berbeda. Di eropa dan di negara demorkasi, semua rakyat dihargai sama. Majikan dengan bukan majikan sama" pungkasnya.
Debat publik pertama Konvensi Capres Rakyat sendiri berlangsung meriah. Debat menghadirkan tiga panelis. Guru Besar Politik Unair yang juga mantan Komisioner KPU Prof. DR ramlan Surbakti, Guru Besar Politik Universitas Parahyangan Bandung Prof. Asep Warlan Yusuf, dan Dr. Rjuk Kastriadi dan pengajar ekonomi Unair, Dr. Tjuk Kastriadi.
Adapun tujuh peserta konvensi yakni, tokoh perempuan Anni Iwasaki, Bupati Kutai Timur Isran Noor, pengusaha Ricky Sutanto, Menteri Perekonomian era Pemerintahan Abdurrahman Wahid Rizal Ramli, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra, Rektor UNiversitas Islam Eropa Sofjan Siregar, dan aktivis senior Tony Ardi.
[wid]
Indonesia belum menjadi bangsa dan negara bermartabat. Ada beberapa syarat mengapa saat ini Indonesia tidak bisa disebut bangsa dan negara bermartabat. 
