UMKM Tercekik Algoritma, Negara Perlu Jinakkan Platform Digital

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Senin, 11 Mei 2026, 22:15 WIB
UMKM Tercekik Algoritma, Negara Perlu Jinakkan Platform Digital
Diskuis bertema Praktik E-Commerce antara Persaingan Sehat atau Dominasi Platform” di Megawati Institute, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026. (Foto: Dok. Megawati Institute)
rmol news logo Ekosistem perdagangan digital di tanah air dinilai sudah masuk zona merah bagi para pelaku usaha lokal. Alih-alih menjadi pahlawan bagi UMKM, platform e-commerce raksasa justru dituding semakin dominan dan bertindak sepihak yang membuat seller lokal megap-megap.

Kondisi memprihatinkan ini disorot tajam oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi, Darmadi Durianto dalam diskusi bertajuk Praktik E-Commerce antara Persaingan Sehat atau Dominasi Platform di Megawati Institute, Jakarta.

Ia menegaskan, negara tidak boleh jadi penonton saat warga negaranya "dijajah" oleh aturan platform yang tidak transparan.

"Digitalisasi ekonomi memang harus tumbuh, tetapi jangan sampai pertumbuhan platform justru membuat seller lokal tertekan di negaranya sendiri," tegas Darmadi, Senin, 11 Mei 2026.

Anggota Komisi VI DPR ini membongkar rupa-rupa beban yang mencekik pedagang kecil. Mulai dari biaya layanan, administrasi, hingga logistik yang naik seenak udel tanpa transparansi jelas.

Tak hanya soal biaya, Darmadi menyoroti "tangan dingin" algoritma yang kini menentukan nasib pedagang. Siapa yang muncul di halaman utama dan siapa yang tenggelam, sepenuhnya dikontrol oleh sistem yang sering kali tidak berpihak pada produk lokal.

“Algoritma hari ini bukan sekadar teknologi, tapi menentukan siapa yang terlihat dan siapa yang tenggelam di pasar digital. Jika tidak ada keberpihakan kepada produk lokal, pasar nasional akan terus dikuasai kekuatan besar,” sindirnya pedas.

Atas dasar itu, politisi senior banteng ini mendesak pemerintah segera merevisi regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Baginya, platform wajib buka-bukaan soal biaya dan dilarang mengubah kebijakan secara sepihak yang merugikan UMKM.

Dalam diskusi yang sama, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Gopprera Panggabean menyebut pasar digital punya "sihir" bernama efek jaringan dan penguasaan data. Platform yang menguasai data besar punya kuasa untuk menyetir pola konsumsi masyarakat.

Gopprera mengungkap adanya praktik self-preferencing, di mana platform lebih memprioritaskan produk milik mereka ketimbang produk pedagang lain.

Ada pula fenomena lock-in ecosystem, yakni kondisi di mana seller dan pembeli "disandera" karena ketergantungan pada sistem pembayaran dan logistik tertentu.

"Persaingan usaha di era digital tidak lagi hanya bicara harga. Penguasaan data, algoritma, dan ekosistem kini menjadi instrumen utama pembentukan dominasi pasar," jelas Gopprera. rmol news logo article
EDITOR: DIKI TRIANTO

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA