10,4 Juta DPT Bermasalah Rawan Dimanipulasi

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow menduga, keengganan Kementerian Dalam Negeri memberikan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) terhadap DPT bermasalah 14,4 juta itu, karena kepentingannya belum terkaomodir. Termasuk kepentingan Kemendagri meminta 186 juta data pemilih yang ada di tangan KPU.

"Ini diduga bisa jadi proyek untuk dijual, bahaya paling besar bisa dimanipulasi untuk kepentingan partai tertentu," ujar Jeirry dalam acara media gathering Bawaslu di Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11).

Menurut, pertarungan DPT ada disitu. Alasan ini pula yang membuat Parpol ngotot menolak penetapan DPT karena rawan dimainkan,
 
"Nggak ada yang mengawasi mereka (Kemendagri). Ini jauh lebih berbahaya," tandasnya.

Setelah ditunda dua kali, siang ini KPU dijadwalkan akan menetapkan dan mengumunkan DPT Pemilu 2014.[wid]