Konvensi Cuma Bunga-Bunga Partai Demokrat Agar Terlihat Pro Demokrasi

Itu artinya, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, apa dan bagaimanapun pelaksanaan konvensi, tetaplah berpatokan kepada pasal 13 ayat 5 AD/ART. Pasal ini menyatakan bahwa kewenangan menetapkan calon presiden Partai Demokrat tetap berada di tangan Ketua Majlis Tinggi Partai Demokrat yang dalam hal ini sekaligus sebagai dijabat ketua umum partai yakni SBY.

Ray pun menyimpulkan bahwa ini merupakan salah satu faktor yang membuat konvensi Partai Demokrat menjadi tidak menarik dan bahkan dapat menjauhkan dari harapan untuk membuat terobosan kepemimpinan nasional. Sebab akibat ketentuan ini tak dirubah, maka mudah ditebak bahwa proses konvensi hanya sekedar pernak-pernik untuk terlihat ada upaya demokratis dalam memilih capres.

"Dalam bahasa lain konvensi ini hanya bunga-bunga partai untuk terlihat seperti partai yang pro pada demokrasi," kata Ray dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 13/8).

Padahal, Ray melanjutkan, dengan tetap tidak menghapus ketentuan pasal 15 ayat 3 AD/ART dan faktanya Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi adalah orang yang sama, maka hal ini sudah lebih dari cukup memberi isarat bahwa pencapaian subtansi demokrasinya sangat lemah. Sekalipun dinyatakan secara lisan bahwa ketua Majelis Tinggi tidak akan memveto hasil konvensi, tapi hal itu tidak menjadi jaminan akan terlaksana.

"Dan pernyataan itu dapat terlihat serius jika ditindaklanjuti dalam bentuk pernyataan bersama secara tertulis serta dijadikan sebagai bagian dari peraturan konvensi. Pernyataan ini ditandatangani baik oleh Ketua Majelis Tinggi yang sekaligus Ketua Umum, Ketua Komite Konvensi dan beserta Sekjen Partai dan Wakil Ketua komite," demikian Ray. [ysa]