Komisi III Minta Propam Selidiki Insiden Muratara

Anggota Komisi III Ahmad Yani mengatakan, demonstrasi massa yang terkait dengan pemekaran wilayah Muratara, Yani melihat ada informasi yang tidak lengkap yang disampaikan ke warga. DPR RI sebenarnya sudah ingin mengesahkan Muratara untuk disahkan menjadi kabupaten saat paripurna pada tanggal 12 Maret 2013 lalu (sidang penutupan) sebelum reses bulan lalu. Namun karena ada satu persyaratan yang kurang lengkap, pengesahan tersebut ditunda.

"Saya satu-satunya anggota DPR yang yang menginterupsi untuk meminta kepastian tentang pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini. Karena syarat-syarat itu sudah terpenuhi, waktu itu dijawab langsung oleh Pimpinan Sidang, insya allah pada sidang berikutnya akan disahkan. Saya akan tetap mengawal dan memperjuangkan pemekran ini akan menjadi kenyataan." ujar Yani kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 30/4).

Selain adanya disinformasi yang disampaikan, Yani juga menduga ada upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada masyarakat. Provokasi bisa saja berasal dari mereka yang tidak setuju pemekaran wilayah Muratara atau bisa juga provokasi untuk kepentingan pilkada.

"Saya meminta polisi untuk mengusut tuntas motif dari adanya provokasi kepada masyarakat ini. Termasuk upaya disinformasi yang disampaikan kepada mmasyarakat," ungkap Wakil Ketua Fraksi PPP ini.


Terkait meninggalnya empat warga, Yani meminta propam untuk turun menyelidiki, karena ada empat orang yang tertembak di kepala. Ini jelas terjadi pelanggaran prosedural.

"Masa menghadapi masyarakat polisi menggunakan peluru tajam. Kalau menghadapi demo polisi seharusnya menggunakan peluru hampa atau gas air mata. Ini harus diselidiki, karena saya mendengar informasi, polisi terlebih dahulu melakukan serangan," tandas Yani. [rsn]