Namun secara etika dan akuntabilitas publik, tentu akan dipertanyakan karena kerjanya sebagai wamen Hukum dan HAM masih menumpuk. Terlebih lagi, jabatan baru itu sangat berbeda fokusan dengan posisi di Kemenhukham, sehingga dipandang tidak masuk akal.
"Oleh karena itu seyogyanya Denny dapat secara fokus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kementeriannya terlebih dulu," ujar anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).
Menurut Poempida, patut pula dipertanyakan kompetensi Denny yang tidak memiliki pengalaman di bidang manajemen keuangan.
"Apalagi ini bukan mengurus uang kecil, tapi ini kan triliunan rupiah. Bahkan ratusan triliun rupiah," cetusnya.
"Yang terakhir, mudah-mudahan saya salah, tapi secara kasat mata bisa dinilai secara politik untuk persiapan pendanaan pemilu mendatang. Tentunya kita semua tahu Denny ada di kubu mana," pungkasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: