Dengan melepasnya, ada kesan bahwa dia sama sekali tidak terkait sama sekali transaksi suap menyuap terkait izin kuota impor daging sapi.
"Gratifikasi itu kan macam-macam. Ada uang, fasilitas, mobil, bahkan perempuan. Sebagai bagian dari gratifikasi, Maharani harus dimintai keterangan. Jangan-jangan dia terlibat bukan hanya dalam kasus ini, tetapi juga yang lain," ujar Ketua Dewan Syuro Perhimpunan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) 98, Syahganda Nainggolan, kepada
Rakyat Merdeka Online, Jumat (1/2).
Selain itu, lanjut Syahganda, masyarakat harus diberi pelajaran agar tidak meniru tindakan buruk Maharani. Praktik seperti itu harus dihentikan karena tidak sesuai dengan norma adat dan agama. Semua orang pasti tidak menyetujui tindakan yang dilakukannya.
Karena itu, KPK mestinya bisa mempertimbangkan untuk menahan Maharani. Setidaknya hal ini diperlukan untuk mengorek informasi kemungkinan adanya jaringan gratifikasi perempuan. Dengan begitu, KPK bisa memiliki informasi bila kejadian seperti ini terulang lagi di masa depan.
"Ini adalah kasus kriminal murni. Tidak ada sangkut pautnya dengan isu feminisme dan gender. Justru dengan cara ini harkat dan martabat perempuan bisa kita lindungi," demikian Syahganda.
[dem]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: