15 Juta Petani Sawit Terdampak, Pemerintah Tak Ingin Harga TBS Terus Turun

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Selasa, 09 Juni 2026, 09:57 WIB
15 Juta Petani Sawit Terdampak, Pemerintah Tak Ingin Harga TBS Terus Turun
Ilustrasi (Artificial Inteligence)
rmol news logo Pemerintah bergerak cepat merespons penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di sejumlah daerah karena dinilai berpotensi merugikan jutaan petani. 

Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat bersama pelaku industri sawit baru-baru ini, sekitar 15 juta petani menggantungkan penghasilan mereka pada stabilitas harga komoditas tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan kondisi pasar. Di tengah penguatan Dolar AS dan ekspor sawit yang tetap berjalan, harga TBS justru mengalami tekanan di tingkat petani.

Karena itu, pemerintah mengumpulkan asosiasi sawit, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari berbagai daerah untuk mencari solusi. Hasilnya, seluruh pihak sepakat harga TBS harus segera dipulihkan dan tidak boleh terus mengalami penurunan.

Menurut Amran, kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama karena mereka merupakan pihak yang paling terdampak ketika harga TBS melemah. Pemerintah juga menargetkan pemulihan harga berlangsung secepat mungkin agar manfaat dari penguatan ekspor sawit dapat dirasakan hingga ke tingkat pekebun.

Laporan yang diterima Kementerian Pertanian menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS mulai berangsur pulih. Pemerintah berharap proses pemulihan dapat mencapai 100 persen dalam waktu dekat melalui kerja sama seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen dan bila perlu tambah 10 persen dari harga sebelumnya karena nilai dolar," ujar Amran di Jakarta, dikutip Selasa 9 Juni 2026..

Sementara, Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan adanya dugaan kartel dalam penetapan harga TBS di tingkat perusahaan. Dugaan tersebut muncul setelah ditemukan kondisi yang bertolak belakang antara harga TBS domestik dan perkembangan pasar global.

"Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik," kata Ade . rmol news logo article
EDITOR: RENI ERINA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA